Cara Membuat Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan

Setiap perusahaan perlu mengatur struktur skala upah. Ini penting untuk mengikuti ketetapan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seiring dengan evolusi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 turut mengarahkan perusahaan untuk menjalankan kebijakan pengupahan yang bertujuan mencapai penghasilan yang layak bagi buruh/pekerja. Peraturan ini memuat ketentuan yang jelas mengenai kebijakan penghasilan layak yang terbagi dalam upah dan pendapatan non-upah. Artikel ini akan mengulas langkah-langkah serta strategi dalam membuat struktur skala upah yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Apa Itu Struktur Skala Upah

Struktur skala upah merujuk pada pola atau sistem perusahaan untuk menentukan tingkat upah karyawan. Dalam struktur ini, biasanya terdapat berbagai level atau tingkatan yang mencerminkan tingkat pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab pekerja. Dengan adanya struktur skala upah yang jelas, perusahaan dapat memberikan kompensasi yang adil kepada setiap karyawan. Kompensasi ini sejalan dengan kontribusi dan nilai yang mereka berikan. Hal ini juga membantu dalam menjaga keadilan internal di dalam organisasi serta memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pemerintah menetapkan ketentuan penghasilan yang layak bagi buruh/pekerja. Oleh karena itu, struktur skala upah harus mematuhi ketentuan tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Cara Menghitung Struktur Skala Upah

Dalam menghitung struktur skala upah, terdapat tiga metode, yaitu:

1. Metode ranking sederhana: Metode ini mengklasifikasikan pekerja berdasarkan peringkat atau ranking tertentu, seperti dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kemudian, upah ditentukan berdasarkan peringkat tersebut. Rumus yang digunakan biasanya sederhana, seperti upah = (peringkat pekerja / jumlah pekerja) x total gaji.
2. Metode dua titik: Metode ini menggunakan perbedaan upah antara dua titik tertentu dalam organisasi sebagai dasar penghitungan. Misalnya, perbedaan upah antara posisi entry level dan posisi senior level. Rumus yang mungkin digunakan adalah perbedaan upah = upah posisi senior – upah posisi entry.
3. Metode point factor (mengacu pada Upah Minimum Regional – UMR): Metode ini menggunakan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan untuk menentukan nilai titik bagi setiap posisi. Nilai titik tersebut kemudian dikalikan dengan nilai UMR untuk mendapatkan upah yang sesuai. Rumus yang mungkin digunakan adalah upah = nilai titik x UMR.

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pemilihan metode tergantung pada kebutuhan serta karakteristik perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang ketiga metode ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan struktur skala upah mereka.

Baca Juga : Informasi Terkait Tarif TER PPh21

Bagaimana Cara Membuat Struktur Skala Upah

Dalam pembuatan struktur skala upah, terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Analisis Jabatan: Tahapan pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai jabatan yang ada di dalam organisasi. Tim harus memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan kompetensinya untuk setiap jabatan.
2. Evaluasi Jabatan: Setelah perusahaan menganalisis jabatan, mereka mengevaluasi nilai relatif setiap jabatan. Perusahaan melakukan evaluasi ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kompleksitas tugas, tanggung jawab, dan keterampilan personil.
3. Penentuan Struktur Skala Upah: Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan, langkah terakhir adalah menentukan struktur skala upah yang sesuai. Hal ini meliputi penentuan tingkat upah untuk setiap jabatan, pembuatan klasifikasi jabatan, dan pengaturan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, perusahaan dapat membuat struktur skala upah yang transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi internal organisasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa sistem kompensasi yang mereka terapkan dapat mendukung pengembangan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Apa Fungsi Penyusunan Struktur Upah dan Skala Upah Perusahaan

Penyusunan struktur upah dan skala upah di perusahaan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting:

1. Mengatur Konsistensi Internal: Struktur upah membantu dalam menjaga konsistensi internal di perusahaan dengan menetapkan standar yang jelas untuk penggajian karyawan. Ini membantu mencegah ketidakadilan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan gaji yang tidak adil antar karyawan.
2. Mendorong Kinerja: Struktur upah yang adil dan transparan dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ketika karyawan merasa bahwa upah mereka sejalan dengan kontribusi dan nilai yang mereka bawa ke perusahaan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai target kinerja.
3. Menarik dan Mempertahankan Bakat: Struktur upah yang kompetitif membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Karyawan tertarik bergabung dengan perusahaan yang menawarkan kompensasi sepadan dengan nilai dan keterampilan mereka. Sementara itu, perusahaan membuat karyawan yang ada merasa dihargai dan terdorong untuk tetap tinggal.
4. Memenuhi Persyaratan Hukum: Penyusunan struktur upah juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan hukum terkait pengupahan, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait.
5. Membangun Budaya Perusahaan yang Sehat: Struktur upah yang adil membantu membangun budaya perusahaan yang sehat. Dengan upah yang adil, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara setara. Ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif.

Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut, perusahaan dapat menyusun struktur upah dan skala upah yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang mereka.

Baca Juga : Contoh SOP Perusahaan Serta Cara Membuatnya

Komponen di Dalam Upah

Dalam mengelola sistem upah di perusahaan, penting untuk memahami komponen-komponen yang membentuknya. Berikut adalah beberapa komponen utama yang terdapat dalam upah:

1. Gaji Pokok: Merupakan jumlah upah dasar yang diterima oleh karyawan sesuai jenis pekerjaannya. Gaji pokok biasanya merupakan komponen terbesar dalam struktur upah dan menjadi dasar bagi perhitungan kompensasi lainnya.
2. Tunjangan Tetap: Perusahaan memberikan tunjangan tetap kepada karyawan sebagai komponen tambahan dalam upah. Contohnya, ada tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, atau tunjangan kesehatan. Perusahaan biasanya memberikan tunjangan tetap ini secara berkala dan tidak bergantung pada kinerja individu.
3. Tunjangan Tidak Tetap: Manajer memberikan tunjangan tidak tetap kepada karyawan berdasarkan kinerja atau kondisi khusus, bukan seperti tunjangan tetap. Contohnya, manajer memberikan bonus atau insentif sebagai penghargaan atas pencapaian atau kontribusi yang luar biasa.
4. Potongan: Perusahaan memotong sejumlah uang dari upah karyawan untuk berbagai tujuan, seperti pajak penghasilan, iuran pensiun, atau program perusahaan lainnya seperti asuransi atau dana sosial.
5. Uang Lembur: Perusahaan memberikan uang lembur sebagai tambahan upah bagi karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal. Uang ini merupakan insentif untuk karyawan yang bekerja lebih keras atau melampaui espektasi kinerja.

Dengan memahami dan mengelola komponen-komponen ini dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem upah yang mereka terapkan dapat mendukung tujuan perusahaan serta kebutuhan karyawan secara efektif.

Landasan Hukum Struktur dan Skala Upah

Dalam konteks penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 1 Tahun 2017 memiliki peran yang penting. Pemerintah menyusun PERMENAKER ini dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan dan menciptakan upah kerja yang transparan. Dalam dokumen ini, pemerintah mengatur berbagai aspek penetapan upah, termasuk proses evaluasi jabatan, penetapan klasifikasi jabatan, serta pedoman dalam menentukan besaran upah sesuai dengan kualifikasi dan kontribusi karyawan. Dengan mengimplementasikan PERMENAKER Nomor 1 Tahun 2017, perusahaan dapat menjalankan kebijakan pengupahan dengan lebih terstruktur dan adil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan mematuhi peraturan ini, perusahaan dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum terkait dengan pengupahan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis serta produktif.

Contoh Struktur Skala Upah

Berikut adalah contoh struktur skala upah untuk empat posisi yang berbeda, yaitu Mandor, Arsitek, Tukang Bangunan, dan Pembantu Tukang.

1. Analisis Jabatan

Jabatan	Golongan	Upah Terkecil (Rp)	Upah Terbesar (Rp)
Mandor
Arsitek
Tukang Bangunan
Pembantu Tukang

2. Evaluasi Jabatan

Jabatan	Golongan
Mandor	Menengah atas
Arsitek	Tinggi
Tukang Bangunan	Menengah
Pembantu Tukang	Rendah

3. Penentuan Struktur Skala Upah

Jabatan	Upah Terkecil (Rp)	Upah Terbesar (Rp)
Mandor	6.000.000	10.000.000
Arsitek	8.000.000	12.000.000
Tukang Bangunan	4.000.000	7.000.000
Pembantu Tukang	2.500.000	4.000.000

Dengan struktur skala upah yang jelas, perusahaan dapat memberikan kompensasi yang sesuai untuk setiap posisi. Kompensasi tersebut sesuai dengan tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kontribusi individu dalam organisasi.

Setiap perusahaan wajib menyusun Struktur Skala Upah sebagai aspek penting untuk memastikan keadilan dan transparansi penggajian karyawan. Peraturan pemerintah juga memperkuat dan menggarisbawahi pentingnya penerapan struktur upah yang sesuai. EFBA Consulting siap membantu perusahaan dalam penyusunan Struktur Skala Upah yang tepat dan efektif. Dengan dukungan tenaga ahli yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik bagi keberhasilan perusahaan Anda. Konsultasikan bisnis Anda dengan klik tombol di bawah ini.